Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan komitmen DPR untuk mengawal secara ketat proses pemulihan pascabencana di Aceh.
Pernyataan ini disampaikan menyusul bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut dan berdampak pada ribuan warga.
Kawendra menilai penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat semata, melainkan harus dilanjutkan dengan pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurut Kawendra, Aceh memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana, namun setiap kejadian selalu menghadirkan tantangan baru. Oleh karena itu, peran DPR sebagai lembaga pengawas kebijakan pemerintah menjadi sangat penting agar pemulihan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa negara harus hadir secara nyata, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Penguasa DPR.
Peran DPR Dalam Pengawasan Pemulihan Pascabencana
Sebagai anggota Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan, perindustrian, investasi, dan BUMN, Kawendra menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai sektor dalam pemulihan bencana.
Ia menyebut pemulihan ekonomi masyarakat terdampak harus menjadi perhatian utama, mengingat banyak warga Aceh menggantungkan hidup pada sektor usaha kecil, pertanian, dan perdagangan lokal.
Kawendra menegaskan bahwa DPR akan memastikan program bantuan dan pemulihan yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah tepat sasaran.
Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran serta memastikan bahwa bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan pemulihan pascabencana.
Fokus Pemulihan Ekonomi Dan Infrastruktur
Dalam proses pemulihan, Kawendra menilai pembangunan kembali infrastruktur dasar harus berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi warga.
Jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan yang rusak akibat bencana perlu segera diperbaiki agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Tanpa infrastruktur yang memadai, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat dan memperpanjang penderitaan warga.
Selain itu, Kawendra menyoroti peran BUMN dalam mendukung pemulihan Aceh. Ia mendorong agar perusahaan milik negara dapat terlibat aktif melalui program tanggung jawab sosial dan dukungan logistik.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPR, BUMN, dan masyarakat menjadi kunci agar pemulihan tidak bersifat parsial, tetapi menyentuh seluruh aspek kehidupan warga terdampak.
Baca Juga: Komisi II DPR Buka Ruang Diskusi Mekanisme Pilkada
Aceh Butuh Pendekatan Pemulihan Jangka Panjang
Kawendra mengingatkan bahwa pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara instan. Aceh membutuhkan pendekatan jangka panjang yang memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, dan mitigasi bencana.
Ia menilai banyak bencana terjadi akibat kerusakan lingkungan dan lemahnya pengelolaan wilayah rawan, sehingga upaya pemulihan harus dibarengi dengan langkah pencegahan.
Menurutnya, DPR akan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan di wilayah rawan bencana. Penataan ulang kawasan terdampak dan penguatan sistem peringatan dini menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Kawendra menegaskan bahwa pemulihan yang baik bukan hanya membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga memastikan bencana serupa tidak terus berulang.
Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com