Setelah banjir dan longsor, Sumatera menghadapi krisis air bersih, memicu kemarahan anggota DPR terhadap respons pemerintah.
Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Selain kerusakan infrastruktur, warga kini menghadapi krisis air bersih. DPR mendesak pemerintah segera bertindak, karena air bersih menjadi pondasi utama kesehatan dan martabat korban bencana.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Penguasa DPR.
Krisis Air Bersih, Ancaman Nyata Pascabencana di Sumatera
Anggota Komisi V DPR, Irmawan, menyuarakan keprihatinan atas lambatnya penyaluran air bersih di wilayah terdampak banjir dan longsor. Ketiga provinsi kini menghadapi krisis karena banyak sumber air rusak parah. Keterbatasan akses air bersih menjadi masalah mendasar yang harus segera diatasi.
Irmawan menjelaskan banyak sumur warga tak lagi bisa digunakan. ‘Air bersih menjadi langka setelah bencana, banyak sumur tercemar lumpur dan kotoran,’ katanya, dikutip Fraksi PKB, Sabtu 20 Desember 2025. Kondisi ini membuat masyarakat sangat bergantung pada bantuan.
Ketergantungan total pada bantuan air bersih dari pemerintah menjadi bukti betapa terputusnya akses masyarakat ke sumber air bersih alami. Kerusakan infrastruktur akibat terjangan air bah, seperti tertutupnya mata air oleh material tanah dan rusaknya jaringan pipa, memperparah kondisi ini. Instalasi pengolahan air pun tak luput dari dampak, membuatnya tidak berfungsi optimal.
Kelambatan Penyaluran Dan Dampak Buruk Bagi Kesehatan
Meskipun sudah tiga pekan berlalu sejak bencana, Irmawan menyoroti bahwa penyaluran air bersih di beberapa lokasi terdampak masih jauh dari optimal. Kebutuhan dasar seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci belum dapat terpenuhi secara layak. Kondisi ini memicu penderitaan yang tak seharusnya dialami oleh para korban.
“Bahkan untuk kebutuhan sederhana seperti mandi dan mencuci pakaian masih sangat terbatas. Masih ada warga yang mengenakan pakaian berlumur lumpur karena tidak bisa dicuci akibat kekurangan air bersih,” ungkap Irmawan. Gambaran ini menunjukkan betapa krusialnya kebutuhan akan air bersih yang memadai.
Kelangkaan air bersih mengancam kesehatan, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Irmawan melaporkan meningkatnya kasus penyakit kulit dan diare di pengungsian. Banyak anak tak bisa menjaga kebersihan, dan jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memicu krisis kesehatan.
Baca Juga: DPR RI Salurkan Lampu Jalan ke Takalar Desa Gelap Kini Terang Benderang
Desakan Pemerintah Dan Hambatan Bantuan Asing
Menyikapi kondisi tersebut, Irmawan mendesak pemerintah untuk segera mendistribusikan air bersih secara masif, merata, dan berkelanjutan. Penyaluran harus menjangkau seluruh wilayah terdampak, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit diakses. Ia menekankan bahwa air bersih adalah prioritas utama.
“Air bersih bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi kebutuhan utama yang menentukan kesehatan, martabat, dan keselamatan warga terdampak bencana,” tutur Irmawan. Pernyataannya menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ini secara komprehensif oleh pemerintah pusat.
Salah satu hambatan utama dalam penanganan bencana ini adalah keputusan pemerintah yang tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai darurat nasional. Hal ini menyulitkan masuknya bantuan asing ke wilayah bencana. Bahkan, Pemerintah Aceh telah mengirim surat kepada UNDP dan Unicef untuk meminta bantuan pemulihan korban banjir dan tanah longsor.
Suara Muhammadiyah Dan Data Korban Bencana
Muhammadiyah turut mengkritisi ketidaksiapan negara dalam menetapkan status darurat kemanusiaan nasional. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menilai bahwa hal ini memperpanjang penderitaan korban dan mencerminkan absennya tanggung jawab negara secara utuh. Ia menegaskan skala bencana telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.
Busyro Muqoddas berpendapat bahwa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan komando serta penanganan nasional yang terkoordinasi. Tanpa itu, upaya penanganan akan bersifat parsial dan tidak efektif, memperlambat proses pemulihan dan penanganan krisis.
Data BNPB per Jumat, 19 Desember 2025 pukul 09.30 WIB mencatat 1.068 korban meninggal akibat bencana. Kabupaten Agam mencatat korban terbanyak (187 jiwa), disusul Aceh Utara (169) dan Tapanuli Tengah (131). Sebanyak 190 orang masih hilang, 7.000 luka-luka, serta 147.236 rumah dan ribuan fasilitas umum rusak.
Jangan lewatkan update berita seputaran Penguasa DPR serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari tempo.co
- Gambar Kedua dari todaynews.id
About the Author
