DPR menyambut positif langkah Purbaya melakukan perombakan Bea Cukai, diharapkan menutup celah penerimaan negara dan tingkatkan integritas.
Komisi XI DPR RI menyambut perombakan besar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini penting untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara dan mengoptimalkan kontribusi Bea Cukai terhadap APBN. Dukungan DPR menunjukkan reformasi di lembaga vital ini sangat mendesak.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Penguasa DPR.
Dukungan Komisi XI Terhadap Perombakan Bea Cukai
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan dukungannya terhadap restrukturisasi di Bea Cukai. Menurutnya, reformasi ini bukan sekadar rotasi atau mutasi rutin, melainkan harus menyentuh pembenahan integritas aparatur serta penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan. Ini menunjukkan bahwa harapan terhadap perubahan di Bea Cukai sangat besar.
Misbakhun menekankan bahwa peran strategis Bea Cukai masih dihadapkan pada tantangan kebocoran penerimaan negara, seperti praktik impor ilegal dan modus undervaluation. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan fiskal nasional, sehingga perombakan dianggap krusial. Perubahan ini diharapkan dapat menutup celah-celah tersebut secara efektif.
Oleh karena itu, perombakan Bea Cukai harus menyasar aspek penegakan hukum dan penguatan sistem pengawasan internal (SPI). Tujuannya adalah meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepatuhan, sehingga penerimaan negara dapat optimal. Ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
Urgensi Reformasi di Tengah Tantangan Penerimaan Negara
Urgensi reformasi ini semakin kuat mengingat kinerja penerimaan negara tahun 2025 yang belum sepenuhnya mencapai target APBN. Misbakhun menilai tantangan fiskal 2026 akan jauh lebih berat dan tidak bisa dihadapi dengan pendekatan yang sama. Ini menunjukkan bahwa perubahan mendasar sangat diperlukan.
Pendapatan negara pada tahun 2025 hanya terkumpul Rp 2.756,30 triliun, jauh di bawah target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,10 triliun. Penerimaan perpajakan juga tidak mencapai targetnya, hanya Rp 2.217,9 triliun dari Rp 2.490,90 triliun. Angka-angka ini menjadi dasar kuat perlunya perbaikan.
Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi penerimaan negara harus ditempuh melalui penguatan administrasi, penutupan celah kebocoran, serta peningkatan integritas aparatur, khususnya di sektor pajak dan bea cukai. Reformasi kelembagaan menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Baca Juga: Skandal Berujung Penjara! Eks Sekwan DPRD Bengkulu Dihukum 4 Tahun
Realisasi Perombakan Pejabat DJBC
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membuktikan pernyataannya terkait perombakan jajaran pejabat di DJBC. Tercatat ada 31 pejabat DJBC yang dilantik, mulai dari level Direktur, Kepala Kantor Wilayah, hingga pelabuhan. Ini menunjukkan komitmen Purbaya dalam melakukan perubahan nyata.
Purbaya menegaskan bahwa jabatan tersebut harus diemban dengan pikiran jernih dan hati yang tulus, karena merupakan kepercayaan pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan ekspektasinya adalah kerja serius dan menjaga integritas. Hal ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam menjalankan tugas.
Daftar pejabat yang dilantik mencakup posisi strategis di Sekretariat & Kantor Pusat, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama. Beberapa pejabat lain juga akan dilantik pada 2 Februari 2026, termasuk Kepala Biro Advokasi dan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Perombakan ini bersifat menyeluruh.
Daftar Pejabat Baru Dan Harapan Kedepan
Di antara pejabat baru DJBC yang dilantik adalah Gatot Sugeng Wibowo sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Imik Eko Putro sebagai Direktur Teknis Kepabeanan, dan Priyono Triatmojo sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan. Perubahan ini diharapkan membawa angin segar dalam penegakan hukum dan kepatuhan.
Posisi Kepala Kantor Wilayah juga mengalami perubahan signifikan, seperti Dwijo Muryono sebagai Kakanwil DJBC Riau dan Hendri Darnadi sebagai Kakanwil DJBC Jakarta. Penempatan pejabat baru di wilayah strategis diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
Selain di DJBC, Purbaya juga melantik pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Ini menunjukkan bahwa perombakan dilakukan secara komprehensif di berbagai unit Kementerian Keuangan untuk penguatan kinerja secara keseluruhan.
Jangan lewatkan update berita seputaran Penguasa DPR serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari cnbcindonesia.com
- Gambar Kedua dari politikindonesia.id
About the Author
