DPR beri tanggapan terkait sindiran Prabowo soal BUMN yang rugi tapi tetap meminta tantiem, Fokus pada evaluasi kinerja direksi.
Sindiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap bos BUMN yang tetap meminta tantiem meski perusahaan merugi mendapat respons dari DPR. Para legislator menekankan pentingnya evaluasi kinerja direksi dan transparansi dalam kebijakan pembayaran tantiem agar tidak merugikan perusahaan maupun publik.
DPR menilai sindiran ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola BUMN dan mendorong akuntabilitas penuh bagi manajemen perusahaan negara. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Penguasa DPR.
DPR Dukung Teguran Prabowo Soal Direksi BUMN
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, angkat bicara mengenai sindiran Presiden Prabowo Subianto terhadap direksi BUMN yang tetap meminta tantiem meski perusahaan yang dipimpinnya mengalami kerugian. Menurut Andre, pernyataan Presiden merupakan teguran keras sekaligus sinyal pembenahan menyeluruh terhadap kinerja BUMN yang dinilai belum sehat.
Pernyataan Presiden itu kan dalam rangka melakukan pembenahan terhadap BUMN, ujar Andre, Rabu (14/1/2026). Ia menegaskan bahwa masih banyak BUMN yang merugi dan bergantung pada APBN, sehingga evaluasi terhadap pengelolaan serta penghasilan direksi menjadi hal penting.
Kinerja BUMN Dan Ketimpangan Penghasilan
Andre menyoroti kinerja BUMN yang belum optimal dan ketimpangan penghasilan direksi. Fasilitas, gaji, hingga tantiem yang diterima dinilai terlalu besar dan jauh melebihi penghasilan Presiden maupun menteri, meski perusahaan merugi.
Direksi BUMN ini selama ini mendapatkan fasilitas luar biasa, gaji besar, bahkan tantiem yang luar biasa. Bahkan jauh di atas penghasilan Presiden dan para menteri, jelasnya. Ia menekankan hal ini menjadi salah satu fokus pembenahan agar penghasilan direksi lebih sebanding dengan kinerja perusahaan.
Baca Juga: Usai Kantor Pajak Digeledah KPK, Purbaya Angkat Bicara
Dukungan DPR Pada Evaluasi Tantiem
Komisi VI DPR menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo untuk mengevaluasi besaran tantiem direksi melalui pembentukan Danantara dan Danantara Asset Management. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki manajemen BUMN secara menyeluruh.
Pembentukan Danantara Asset Management bertujuan mengelola BUMN agar kinerjanya sesuai harapan Presiden Prabowo, ujar Andre. Ia menambahkan ada direksi yang menerima tantiem hingga puluhan miliar rupiah, misalnya Rp30 miliar, yang dinilai perlu evaluasi untuk menjaga akuntabilitas.
Meskipun evaluasi tantiem menjadi kewenangan pemerintah, DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan dukungan. Andre menekankan bahwa langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan perbaikan kinerja BUMN.
Sindiran Prabowo Dan Tekanan pada BUMN
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegur direksi BUMN secara langsung di Balikpapan, menyebut tindakan meminta tantiem saat perusahaan merugi sebagai perilaku ndableg atau tidak tahu malu. Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja tidak baik. Sudah rugi, minta tantiem lagi, enggak tahu malu, ndableg menurut saya, ujar Prabowo, Senin (12/1/2026).
Pernyataan ini mendapat perhatian luas, termasuk dari DPR, yang menilai momen ini penting untuk mendorong reformasi manajemen BUMN, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap kebijakan terkait tantiem selaras dengan kinerja perusahaan.
Langkah pemerintah melalui Danantara serta pengawasan DPR diharapkan menciptakan tata kelola BUMN yang lebih sehat, efisien, dan transparan, sekaligus menekan praktik ketimpangan penghasilan direksi yang selama ini menjadi sorotan publik.
Jangan lewatkan update berita seputaran Penguasa DPR serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari tvonenews.com
- Gambar Kedua dari merahputih.com
About the Author
