Pengamat politik menilai isu DPR diganti AI adalah bentuk sindiran publik terhadap kinerja politisi yang dianggap kurang maksimal.
Isu Penguasa DPRÂ diganti oleh kecerdasan buatan (AI) tengah ramai diperbincangkan. Menurut pengamat politik, isu ini bukan sekadar wacana teknologi, melainkan bentuk sindiran publik terhadap kinerja politisi yang dinilai belum memuaskan.
Sindiran ini mencerminkan kekecewaan masyarakat sekaligus memicu diskusi tentang peran politikus dalam menghadapi tuntutan era modern.
Pengamat Politik: AI Tidak Bisa Gantikan Fungsi DPR
Ikhawanul Marif, pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC), menilai teknologi artificial intelligence (AI) tidak dapat menggantikan peran manusia dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, DPR bukan sekadar lembaga administratif, tetapi juga ruang dialektika yang menerima aspirasi publik dan menyelesaikan masalah sosial melalui perdebatan serta pemahaman emosional dan sosial, hal yang tidak bisa dimiliki oleh sebuah mesin.
Fenomena munculnya wacana anggota DPR digantikan AI, menurut Ikhawanul, sangat wajar di Indonesia. Hal ini dipicu oleh kinerja DPR yang dinilai belum optimal dan isu korupsi yang memicu reaksi sarkasme dari publik, seolah menuntut agar peran politikus digantikan teknologi.
Kinerja DPR Dan Kepercayaan Publik
Ikhawanul menekankan DPR perlu memperbaiki kinerjanya agar kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dalam menjalankan amanah di parlemen. Ia menyebut bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap aktor politik dan pemerintah, termasuk DPR, dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, seperti daya beli menurun dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.
Fenomena ini wajar di era digitalisasi dan perkembangan AI. Ada menurunnya kepercayaan publik terhadap aktor politik, pemerintah, dan DPR karena dorongan kondisi ekonomi.
Fenomena ini seperti gayung bersambut, jelasnya saat tampil di Program Wawasan Polling Radio Suara Surabaya, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga:Â Paku Buwono XIV Purbaya Temui Waka DPR Dasco, Bahas Konflik Keraton Solo
AI Hanya Bisa Mendukung, Bukan Mengambil Alih
Menurut pengamat politik tersebut, AI hanya dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam sektor politik, misalnya untuk menyederhanakan birokrasi atau mengatur alur administrasi. Namun, pengambilan keputusan strategis dan diplomasi politik tetap memerlukan manusia yang mampu melakukan dialog, diskusi, dan perdebatan kompleks.
Kalau kita bicara soal DPR, politik nyata artinya ada dialektika yang dibangun aktor politik melalui dialog dan diskusi. Hal ini sangat sulit dilakukan oleh sebuah program AI, ujar Ikhawanul. Ia menekankan bahwa AI bekerja berdasarkan program yang dibuat manusia dan tidak bisa disamakan dengan konteks politik yang dinamis.
Ia juga menambahkan bahwa penelitian menunjukkan penggunaan AI yang berlebihan bisa menjadi ancaman serius bagi perkembangan manusia. AI yang hanya menggantikan interaksi sosial atau proses pengambilan keputusan manusia dapat menghambat potensi pertumbuhan manusia itu sendiri.
Keseimbangan Teknologi Dan Peran Manusia
Ikhawanul menegaskan bahwa keberadaan AI dalam politik sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif, bukan sebagai pengambil kebijakan. Di beberapa negara Eropa, AI hanya digunakan untuk mempermudah birokrasi dan sistem administrasi, bukan dalam proses pengambilan keputusan strategis.
Dengan demikian, DPR tetap memiliki peran vital yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Politik nyata membutuhkan interaksi manusia, aspirasi publik, dan proses dialektika yang kompleks. AI hanya dapat menjadi alat pendukung agar sistem pemerintahan lebih efisien, bukan pengganti manusia dalam membuat kebijakan yang menyentuh masyarakat.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari suarasurabaya.net
- Gambar Kedua dari sepenuhnya.com
About the Author
