Rapat kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan kesepakatan penting terkait percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.
Kesepakatan ini dinilai krusial mengingat skala kerusakan akibat bencana yang cukup luas dan berdampak langsung pada kehidupan sosial ekonomi warga.
Pemerintah dan DPR sepakat bahwa penanganan bencana di Aceh tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Penguasa DPR.
Fokus Pemulihan Infrastruktur Pemukiman Warga
Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah percepatan pemulihan infrastruktur dan permukiman warga. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas umum, serta rumah tinggal menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas dan aktivitas masyarakat. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan kembali infrastruktur vital agar roda perekonomian dapat segera bergerak.
DPR menekankan pentingnya pembangunan hunian yang layak dan aman bagi korban bencana. Hunian sementara dinilai hanya sebagai solusi jangka pendek, sehingga pembangunan hunian tetap harus menjadi prioritas dengan memperhatikan aspek ketahanan terhadap bencana di masa depan.
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Layanan Publik
Selain infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi agenda penting dalam kesepakatan rapat. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi warga yang masih berada di pengungsian maupun hunian sementara. Layanan publik di daerah terdampak juga didorong untuk kembali beroperasi secara optimal.
DPR meminta agar distribusi bantuan dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Pengawasan terhadap penyaluran bantuan dinilai penting untuk mencegah penumpukan logistik di satu lokasi dan kekurangan di lokasi lain. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: DPR Tegaskan Keadilan Substansial Dalam KUHP Dan KUHAP Baru
Penguatan Koordinasi Dan Pendanaan Pemulihan
Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana Aceh. Pemerintah pusat dan daerah diminta menyelaraskan program dan anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Koordinasi yang solid dinilai dapat mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
Dari sisi pendanaan, pemerintah menegaskan kesiapan mengalokasikan anggaran pemulihan melalui berbagai skema, termasuk anggaran belanja negara dan dukungan sumber pendanaan lainnya. DPR menyatakan akan mengawal proses penganggaran agar kebutuhan pemulihan dapat terpenuhi tanpa menghambat program prioritas lainnya.
Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com