PKS mengingatkan pemerintah agar berhati-hati setelah Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump.
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk mantan Presiden AS, Donald Trump, memicu perhatian dari berbagai pihak politik dalam negeri. Salah satunya, PKS, yang menekankan pentingnya kewaspadaan tinggi dalam langkah diplomasi ini.
Penguasa DPRÂ ini membahas respons PKS atas keputusan Indonesia, konteks pembentukan Dewan Perdamaian oleh Trump, serta implikasi yang mungkin timbul bagi politik luar negeri dan keamanan negara.
Indonesia Resmi Bergabung Dewan Perdamaian
Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian, menandai resmi bergabungnya Indonesia dalam badan yang digagas mantan Presiden AS, Donald Trump. Keputusan ini diumumkan pada pertemuan tahunan di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan pemerintahan.
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bertujuan memberikan kontribusi pada proses perdamaian pascaperang Gaza. Badan ini diklaim terbuka bekerja sama dengan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun berada di luar mekanisme resmi PBB.
Trump menegaskan Dewan Perdamaian melibatkan banyak negara dan bertujuan mendorong stabilitas global. Prabowo hadir secara langsung dan menandatangani piagam tersebut, duduk di samping Trump sebagai simbol keterlibatan Indonesia dalam inisiatif internasional ini.
Peringatan PKS Soal Kewaspadaan Tinggi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menilai langkah Indonesia dapat dimaknai secara moral, namun menuntut kewaspadaan tinggi dari sisi politik. Ia menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak boleh sekadar simbolik, melainkan harus bersifat aktif dan kritis.
Menurut Sukamta, Dewan Perdamaian yang digagas Trump memiliki risiko menggeser prinsip multilateralisme, karena berada di luar mekanisme resmi PBB. Hal ini bisa membuat isu Palestina hanya difokuskan pada stabilisasi keamanan tanpa menyentuh akar persoalan pendudukan dan pelanggaran hukum internasional.
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus memposisikan diri sebagai penjaga nurani global. Partisipasi dalam dewan ini harus mendorong penghentian pendudukan Israel dan tidak melegitimasi pelanggaran hukum humaniter internasional, sehingga perdamaian tidak mengorbankan keadilan.
Baca Juga:Â Komisi XIII Tinjau Strategi Penetapan Target PNBP Imigrasi Bogor
Mandat Moral Indonesia Dalam Perdamaian Palestina
Sukamta menekankan Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina. Indonesia diharapkan mampu menjadi suara penengah yang adil, menjaga keseimbangan antara stabilitas dan hak-hak kemanusiaan.
Menurut legislator dapil DI Yogyakarta ini, perdamaian sejati tidak boleh hanya berupa ketiadaan konflik fisik. Akar persoalan seperti pendudukan dan pelanggaran hukum internasional harus tetap menjadi fokus agar solusi yang dicapai sahih dan berkeadilan.
Langkah ini juga penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen pada prinsip keadilan internasional, bukan hanya ikut dalam proyek stabilisasi yang dipengaruhi kepentingan kekuatan besar.
Proses Penanda Tanganan Piagam Dewan Perdamaian
Penandatanganan piagam dilakukan setelah Trump menyampaikan sambutan tentang pencapaian diplomatiknya dan menekankan kolaborasi global. Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang hadir dan secara simbolis menandatangani dokumen tersebut di sisi kiri Trump.
Acara ini menandai momen penting bagi Indonesia untuk masuk ke dalam forum internasional yang dinilai strategis dalam mempengaruhi proses perdamaian. Selain fokus Palestina, Dewan Perdamaian juga mencakup pembahasan stabilitas global dan kerja sama antarnegara.
Kehadiran Indonesia di forum ini sekaligus menjadi sinyal diplomasi aktif, di mana pemerintah dapat memberikan kontribusi moral dan politik pada isu-isu internasional. Keikutsertaan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga keadilan dan perdamaian global.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari sinpo.id