DPR ingatkan risiko WFH sehari bisa rugikan ojol dan UMKM, ekonomi mikro terdampak serius jika aktivitas daring terus dikurangi.
Fenomena ini menjadi peringatan bahwa keputusan kerja jarak jauh tidak hanya soal produktivitas perusahaan, tetapi juga berdampak pada ekonomi mikro yang sangat bergantung pada interaksi langsung.
Bagaimana mekanisme risiko ini memengaruhi kesejahteraan ojol dan UMKM? Apa langkah pemerintah dan pelaku usaha untuk meminimalisir kerugian? Lanjut ke pembahasan lengkap di Penguasa DPR.
Rencana WFH Dan Sorotan DPR
Pemerintah sedang mengkaji rencana menerapkan skema work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk ASN dan pekerja swasta sebagai respons terhadap meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini bertujuan mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM secara nasional.
Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi penghematan BBM. DPR menyoroti dampak yang bisa dirasakan masyarakat ekonomi kecil, terutama pengemudi ojek online (ojol) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sorotan ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Edi Oloan Pasaribu, yang meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap mobilitas ekonomi di ruang publik yang selama ini mendukung usaha kecil.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Dampak Langsung Ke Ojol
Edi menekankan bahwa pelaku ojol sangat bergantung pada pergerakan pekerja ke kantor maupun ruang publik. Mobilitas tinggi pekerja ASN maupun swasta menjadi pangkal pendapatan bagi jasa transportasi tersebut.
Jika satu hari dalam seminggu banyak pekerja tidak keluar rumah, potensi penurunan pendapatan ojol akan langsung terasa. “Ini bukan hanya soal BBM, tetapi penyusutan klien ojol dan sektor jasa terkait,” ujar Edi.
Kondisi ini mengingatkan bahwa sektor informal seperti ojol tidak memiliki jaring pengaman layaknya pekerja formal, sehingga perubahan mobilitas masyarakat dapat berdampak besar pada kesejahteraan mereka.
Baca Juga:Â DPR Ingatkan Perusahaan: WFH Boleh, Tapi Jangan Hambat Produktivitas
Ancaman Pada UMKM Di Area Perkantoran
Selain ojol, pelaku UMKM kecil di sekitar kawasan perkantoran juga diperkirakan akan kehilangan pendapatan apabila mobilitas ASN dan pekerja swasta menurun. Banyak UMKM bergantung pada kunjungan pekerja kantor untuk penjualan harian.
Warung makan, kios minuman, pedagang kaki lima, hingga penyedia jasa cetak atau fotokopi sangat mengandalkan aktivitas pekerja yang berangkat ke tempat kerja. Dengan WFH, aliran konsumen ke gerai‑gerai kecil ini bisa mengalami penurunan signifikan.
Kondisi ini berpotensi memukul pendapatan ekonomi mikro yang selama ini menjadi roda penggerak ekonomi lokal, khususnya di daerah pusat bisnis dan perkantoran besar di kota‑kota besar.
Pandangan DPR Tentang Efektivitas WFH
Edi menyatakan bahwa meski WFH efektif sebagai solusi jangka pendek untuk merespon lonjakan harga minyak dan konsumsi BBM. Kebijakan ini tidak seharusnya menjadi solusi jangka panjang tanpa kajian dampak sosial.
Menurutnya, pemerintah perlu memproyeksikan dampak ekonomi secara holistik sebelum memperluas penerapan WFH. Tidak semua sektor pekerjaan bisa disesuaikan dengan skema WFH, tambahnya.
Ia juga meminta agar skema kerja jarak jauh itu tidak mengorbankan produktivitas kerja, baik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta. Sekaligus tetap memperhatikan efek samping pada ekonomi kecil.
Solusi Dan Saran Kebijakan
DPR berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek penghematan BBM, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Ini termasuk membuat kajian empiris tentang dampak langsung WFH terhadap sektor informal.
Edi menyarankan agar pemerintah tetap membuat kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan kebutuhan pelaku usaha mikro dan jasa transportasi lokal. Hal ini agar tidak timbul gejolak sosial maupun ekonomi yang lebih luas di tingkat rakyat.
Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kompensasi atau dukungan sosial kepada pelaku UMKM. Dan ojol jika skema WFH sepekan diterapkan, agar dampak negatifnya dapat diminimalkan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nusantaratv.com
- Gambar Kedua dari rri.co.id
About the Author
