DPR mendesak penyelenggara pemilu tampil maksimal dengan hasil nyata dan transparan, memicu sorotan publik yang luas dan heboh.
DPR mengeluarkan desakan keras kepada penyelenggara pemilu agar kinerja mereka tidak sekadar formalitas. Langkah Penguasa DPR ini memicu sorotan publik dan menuntut bukti nyata, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilu untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya optimalisasi kinerja penyelenggara pemilu dengan orientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tujuan utamanya adalah memastikan proses pemilu makin berkualitas dan bermanfaat.
Komisi II DPR memahami paparan program kerja lembaga penyelenggara untuk tahun 2026 dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2025. Evaluasi ini menjadi dasar dorongan peningkatan kinerja di masa mendatang.
Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan serapan anggaran triwulan I tahun 2026 dinilai baik, tetapi DPR masih menekankan hasil kerja bukan hanya administratif semata. Aria Bima meminta agar target kinerja tidak hanya dipenuhi secara formal, melainkan memberikan impact nyata pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas demokrasi, dan kesejahteraan publik.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Penekanan Pada Manfaat Konkret
Komisi II DPR meminta agar program dan anggaran tahun 2026 benar‑benar menjangkau kebutuhan masyarakat, bukan hanya dokumen administratif. Lembaga penyelenggara diminta memperkuat pengendalian internal agar hasil kerja lebih berdampak. Penyelenggara juga diminta memastikan kepatuhan dalam belanja sesuai kontrak dan peraturan perundang‑undangan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
Evaluasi anggaran diharapkan membantu optimalisasi program kerja agar dapat memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Tujuan penguatan ini antara lain memperkokoh demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
Baca Juga:Â Heboh Nasional! Tito Bocorkan Kinerja Kemendagri Yang Bikin DPR Terdiam
Sorotan Pada KPU Dan Pemutakhiran Data
Komisi II memberikan penekanan khusus kepada KPU untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih secara terus‑menerus dan akurat. Proses ini menjadi landasan penting dalam menjamin kredibilitas hasil pemilu. Digitalisasi sistem informasi pemilu dinilai perlu diperkuat agar seluruh tahapan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Penyelenggara di level daerah juga diharapkan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pemutakhiran data yang lebih efektif. Partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data dapat membantu meminimalkan kesalahan dan memperkuat representasi seluruh kelompok pemilih.
Dorongan Pada Fungsi Bawaslu Dan DKPP
Bawaslu didorong oleh DPR untuk memperkuat pengawasan berbasis pencegahan guna menciptakan pemilu yang lebih adil dan minim pelanggaran. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu faktor penting agar tesekeluruhan proses pengawasan lebih responsif dan partisipatif.
Sementara itu DKPP diminta menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dengan konsisten dan berkeadilan dalam setiap penanganan perkara. Peningkatan kecepatan penanganan perkara dan pencegahan pelanggaran etik menjadi fokus utama agar lembaga ini lebih responsif.
Sinergi Antarlembaga Untuk Demokrasi Berkualitas
Aria Bima menutup RDP dengan menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu untuk meminimalkan potensi masalah di setiap tahapan pemilu ke depan. Kolaborasi antarinstansi dianggap kunci dalam mengatasi tantangan kompleks penyelenggaraan pemilu.
Sinergi ini diharapkan membuat proses kerja lebih responsif terhadap dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan koordinasi ini, harapannya hasil pemilu tidak hanya administratif, tetapi memberikan makna nyata dalam kualitas demokrasi nasional.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.jurnas.com
- Gambar Kedua dari www.jurnas.com
About the Author
