DPR kritik kebijakan WFH demi hemat BBM, transportasi umum disebut harus dibenahi agar kebijakan efektif dan rakyat nyaman.
Kebijakan Work From Home (WFH) kembali menjadi sorotan DPR. Mereka menilai langkah ini tidak cukup efektif untuk menghemat BBM tanpa dukungan transportasi umum yang memadai.
Menurut DPR, perbaikan sarana transportasi menjadi kunci agar WFH benar-benar bermanfaat bagi pekerja dan masyarakat. Apa masalah sebenarnya dan bagaimana solusi yang ditawarkan legislatif? Berikut ulasan lengkapnya di Penguasa DPR.
DPR Kritik Kebijakan WFH Demi Hemat BBM
Pada Selasa (7/4/2026), Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengkritik kebijakan Work from Home (WFH) yang diberlakukan pemerintah sebagai salah satu upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan tersebut adalah langkah reaktif yang sifatnya sementara dan bukan solusi jangka panjang untuk menghadapi krisis energi saat ini.
Huda menjelaskan bahwa WFH tidak bisa terus‑menerus menjadi alat utama untuk menekan konsumsi BBM, karena hal itu berpotensi mengganggu produktivitas kerja jika diterapkan secara masif tanpa dukungan sistem lain yang lebih terstruktur.
Beliau menegaskan masyarakat dan pemerintah perlu mencari upaya yang lebih revolusioner dan berkelanjutan, sehingga dampak kebijakan tidak hanya bersifat sementara di saat harga minyak dunia melonjak.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Perbaikan Transportasi Umum Sebagai Solusi Utama
Syaiful Huda menilai solusi jangka panjang yang lebih efektif adalah dengan membenahi transportasi umum di tanah air. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki alternatif kuat selain kendaraan pribadi, sehingga mobilitas tidak tergantung pada BBM.
Dia menyoroti bahwa ketergantungan pada mobil pribadi menjadi salah satu faktor utama yang membuat konsumsi BBM sulit ditekan. Dengan transportasi umum yang nyaman, murah, dan menjangkau banyak area, masyarakat bisa beralih tanpa merasa dirugikan.
Huda menambahkan bahwa sistem transportasi massal yang solid tak hanya berdampak pada penghematan BBM, tetapi juga membantu mendorong efektivitas mobilitas perkotaan dan mengurangi kemacetan yang sudah menjadi masalah berkepanjangan di banyak kota besar.
Baca Juga: Kuasa Hukum Sekjen DPR Diam Di Meja Hijau, Apakah Ini Skandal Tersembunyi?
Ketergantungan Pada Kendaraan Pribadi Dan Risiko Energi
Dalam penjelasannya, Huda menyatakan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi berbahan bakar bensin membuat ketahanan energi nasional menjadi rentan terhadap perubahan harga minyak dunia.
Menurutnya, konsumsi BBM tidak bisa hanya dikendalikan dengan kebijakan WFH saja. Jika tidak dibarengi dengan perubahan besar dalam pola mobilitas masyarakat, kebijakan tersebut akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak mampu menyelesaikan persoalan struktural.
Langkah pembenahan transportasi publik dianggap sebagai strategi pertahanan energi nasional yang lebih holistik. Karena berdampak pada perilaku masyarakat dan pola penggunaan BBM.
Tantangan Transportasi Umum Di Indonesia
Huda menyoroti bahwa transportasi umum di banyak kota besar di Indonesia belum berjalan optimal. Hanya Jakarta yang memiliki angkutan umum yang relatif terintegrasi dan berjalan cukup baik.
Sedangkan kota‑kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar. Dan Palembang masih membutuhkan penanganan serius untuk menghadirkan transportasi massal yang efektif dan layak.
Ia juga mengaitkan hambatan ini dengan efisiensi anggaran di berbagai daerah. Sehingga pembangunan fasilitas transportasi umum sering terhambat dan belum memadai untuk menggantikan peran kendaraan pribadi.
Ajakan Sinergi Pemerintah Dan DPR
Huda mendorong sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem Buy The Service (BTS). Dan subsidi operasional angkutan umum (Public Service Obligation/PSO).
Menurutnya, pengalihan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi ke dalam penguatan transportasi publik akan membuat tarif angkutan umum lebih terjangkau. Sehingga menjadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM.
Jika transportasi umum menjadi alternatif yang layak dan diminati, maka kebijakan jangka pendek seperti WFH bisa dipadukan. Dengan reformasi sistem mobilitas yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada efisiensi energi nasional.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari oto.detik.com
- Gambar Kedua dari msn.com
About the Author
