PKS dorong pemerintah susun roadmap beasiswa nasional untuk memperluas akses kuliah dan tingkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pemerintah menyusun roadmap beasiswa nasional. Inisiatif ini bertujuan memperluas kesempatan kuliah bagi masyarakat luas dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
Simak di Penguasa DPR strategi dan usulan PKS untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia.
PKS Dorong Roadmap Beasiswa Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati, menekankan pentingnya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi sebagai agenda nasional yang terencana dan terukur. Program KIP Kuliah dinilai sudah membuka akses bagi masyarakat kurang mampu, namun perlu integrasi lebih luas.
Menurut Kurniasih, beasiswa tunggal tidak cukup. Sinergi seluruh skema beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, termasuk program di luar KIP Kuliah, diperlukan agar dampak terhadap APK signifikan.
Ia menambahkan, roadmap beasiswa nasional hingga 2029 harus disertai target capaian APK yang jelas. Dengan langkah ini, kontribusi anggaran beasiswa terhadap peningkatan akses kuliah dapat diukur secara nyata. Pernyataan ini disampaikan Kurniasih dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (15/2/2026).
Tantangan Struktur Pendidikan Tinggi
Kurniasih menyebut, angka partisipasi pendidikan tinggi masih di bawah 35 persen. Data BPS dan kementerian berbeda, namun sama-sama menunjukkan banyak anak usia kuliah belum menempuh pendidikan tinggi. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan.
Distribusi perguruan tinggi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa menjadi salah satu kendala. Banyak wilayah di luar Jawa masih sulit dijangkau oleh calon mahasiswa, sehingga kesenjangan akses pendidikan tinggi masih tinggi.
Selain itu, kapasitas kampus belum seimbang dengan jumlah calon mahasiswa, dan kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Masalah ini menuntut penyelesaian secara sistemik, bukan hanya kebijakan parsial.
Baca Juga:Â Dugaan Korupsi Rp 5 Miliar Mengguncang Bank Perkreditan Rakyat
Perluasan Akses Lewat Jalur Masuk PTN
Kurniasih menyoroti kebijakan perguruan tinggi negeri yang membuka berbagai jalur masuk. Langkah ini memperluas kesempatan bagi calon mahasiswa dari latar belakang berbeda untuk mengakses pendidikan tinggi.
Jalur seleksi yang fleksibel juga meningkatkan inklusivitas. Calon mahasiswa yang sebelumnya terkendala kondisi ekonomi atau lokasi kini memiliki peluang lebih besar untuk diterima di perguruan tinggi.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan. Perbedaan mekanisme seleksi dapat menyebabkan ketimpangan kualitas akademik mahasiswa, sehingga perlu pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Dampak Terhadap Persaingan Fan Komersialisasi
Kurniasih menekankan tekanan pada perguruan tinggi swasta semakin besar. Persaingan untuk mendapatkan mahasiswa baru mendorong gejala komersialisasi, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan antara calon mahasiswa mampu dan kurang mampu.
Kompetisi yang tidak setara ini dapat menurunkan kualitas pendidikan dan merugikan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan beasiswa. Oleh karena itu, regulasi yang adil dan terintegrasi sangat penting.
Dengan pendekatan sistemik, semua pihak dapat berpartisipasi untuk menciptakan keseimbangan antara kualitas pendidikan dan kesempatan belajar yang merata bagi seluruh anak bangsa.
Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi
Komisi X DPR mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang adil, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan akses sekaligus mutu. Tujuannya, agar lebih banyak anak Indonesia bisa kuliah dan merasakan manfaat pendidikan tinggi.
Program beasiswa nasional yang terencana dapat memperluas peluang belajar, meningkatkan daya saing lulusan, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia.
Kurniasih menegaskan, dengan roadmap beasiswa yang jelas, pemerintah dapat memastikan distribusi anggaran tepat sasaran, proses seleksi adil, dan capaian APK meningkat. Langkah ini diharapkan membangun ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.sindonews.com
- Gambar Kedua dari bic.id
About the Author
