DPR mengingatkan perusahaan swasta, WFH diperbolehkan, tetapi produktivitas dan kinerja pegawai harus tetap terjaga maksimal.
DPR menegaskan bahwa meskipun sistem kerja dari rumah (WFH) diterapkan di sektor swasta, hal itu tidak boleh mengurangi kinerja pegawai. Peringatan Penguasa DPR ini muncul di tengah tren WFH yang meningkat, dengan fokus menjaga produktivitas tetap optimal sambil menyesuaikan fleksibilitas kerja modern.
DPR Dan Kebijakan WFH Bagi Swasta
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Ujang Bey, menyampaikan peringatan kepada pemerintah terkait rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu di sektor swasta. Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas dan kinerja perusahaan dalam penerapan skema kerja jarak jauh tersebut.
Ujang menghargai upaya pemerintah mendorong efisiensi energi, tetapi WFH harus terukur agar tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Ia menekankan sektor swasta berbeda dengan pemerintah, karena perusahaan memiliki target dan beban kerja jelas setiap periode. Peringatan DPR ini sekaligus menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan secara luas kepada pekerja swasta.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
đŸ”¥ Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
đŸ“² DOWNLOAD SEKARANG
Kekhawatiran Terhadap Stabilitas Kinerja
Ujang Bey mengingatkan bahwa kinerja perusahaan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan WFH untuk sektor swasta. Perusahaan perlu mempertahankan produktivitas pegawai agar target bisnis tetap tercapai meski bekerja dari rumah.
Pengawasan dan sistem evaluasi kinerja juga perlu disiapkan agar penerapan WFH tidak menjadi alasan turunnya output kerja karyawan. Tanpa mekanisme yang jelas, potensi gangguan kinerja bisa muncul.
DPR meminta pemerintah merinci durasi, jumlah pekerja terdampak, dan efek kebijakan WFH terhadap efisiensi penggunaan BBM. Ujang menekankan WFH swasta tidak bisa disamakan dengan ASN karena karakter dan kebutuhan sektor swasta yang beragam.
Baca Juga:Â Kabar Duka! Anggota Komisi V DPR Tamanuri Meninggal Dunia, Publik Berduka
Perencanaan Dan Target Yang Harus Jelas
DPR menilai pentingnya perencanaan matang sebelum penerapan WFH di sektor swasta, termasuk menentukan target yang harus dicapai oleh pekerja selama bekerja dari rumah. Hal ini untuk memastikan produktivitas tidak terganggu.
Ujang menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian lebih dalam terhadap bidang usaha yang cocok menerapkan WFH agar kebijakan ini efektif dan tidak berdampak buruk terhadap sektor lain.
Beberapa sektor bisnis mungkin menghadapi tantangan berbeda dalam penerapan WFH, terutama yang memerlukan interaksi langsung atau kerja di lokasi fisik. Koordinasi dengan pelaku usaha menjadi bagian dari upaya untuk menyesuaikan kebijakan ini dengan kebutuhan dan karakter kerja masing‑masing industri.
Efisiensi Energi Dan Produktivitas Pekerja
Ujang Bey juga membahas potensi efek kebijakan WFH terhadap efisiensi energi, khususnya penghematan BBM dari mobilitas pegawai. Namun, ia mengingatkan agar efek tersebut tidak menjadi alasan bagi pekerja untuk menurunkan tingkat kinerja mereka. Menurut DPR, WFH bisa menjadi bagian dari strategi nasional jika diimbangi dengan pengawasan dan target evaluasi yang jelas bagi perusahaan.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu merinci sektor mana yang layak menerapkan WFH agar implementasinya tidak justru menimbulkan dampak negatif. DPR melihat bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang sesuai target yang ditetapkan.
Tantangan Dan Langkah Selanjutnya
Peringatan DPR ini muncul di tengah diskusi nasional tentang fleksibilitas kerja yang berkembang sejak pandemi Covid‑19, di mana model kerja dari rumah menjadi semakin populer di berbagai sektor. Sejumlah pihak menyatakan kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan yang jelas, WFH bisa disalahartikan sebagai hari libur terselubung, seperti yang dikritik DPRD Depok terkait ASN beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, DPR meminta adanya sistem evaluasi dan kontrol yang jelas agar produktivitas dan kualitas layanan publik maupun output perusahaan tetap terjaga. DPR juga berharap ada batasan yang lebih jelas terkait sektor atau pekerjaan yang layak menerapkan WFH agar kebijakan ini dapat berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.google.com
- Gambar Kedua dari www.google.com
About the Author
