WFH bagi karyawan swasta jadi sorotan DPR, anggota dewan ingatkan agar kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan operasional perusahaan.
Kebijakan Work From Home (WFH) masih menjadi perdebatan panas di dunia kerja Indonesia. Baru-baru ini, anggota DPR menyoroti potensi gangguan yang bisa muncul pada kinerja dan operasional perusahaan swasta.
Meski fleksibilitas WFH menguntungkan karyawan, risiko bagi produktivitas dan koordinasi tim tidak boleh diabaikan. Bagaimana DPR menekankan keseimbangan antara hak karyawan dan kepentingan perusahaan? Berikut ulasan lengkap yang membahas tantangan, strategi, dan langkah konkret agar WFH tetap efisien tanpa merugikan bisnis hanya ada di Penguasa DPR.
DPR Soroti Kebijakan WFH Di Tengah Kajian Efisiensi
Anggota Ujang Bey dari Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan Work From Home (WFH) yang sedang dibahas harus dirancang secara matang dan terukur agar tidak berdampak negatif bagi sektor swasta. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (23/3/2026) saat DPR mengkaji rencana penerapan WFH untuk efisiensi energi dan BBM.
Menurut Ujang, WFH bukan hanya soal penghematan energi, tetapi juga berdampak pada operasional perusahaan swasta yang punya target dan beban kerja berbeda dibanding ASN. Ia menilai perlu ada kajian lengkap untuk mengetahui dampak terhadap produktivitas perusahaan.
Lebih lanjut, ia menyerukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha agar kebijakan WFH tidak mengganggu stabilitas kerja atau target perusahaan, terutama yang berbasis hasil dan kinerja tim yang ketat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Potensi Manfaat WFH: Hemat Energi Dan Efisiensi BBM
Pemerintah mempertimbangkan penerapan WFH dan kerja fleksibel satu hari dalam seminggu sebagai bagian dari langkah efisiensi, terutama dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini menjadi opsi menyusul adanya tekanan ekonomi akibat gejolak energi global.
Salah satu tujuan dari rencana WFH itu adalah mengurangi mobilitas harian pegawai dan tenaga kerja sehingga penggunaan BBM bisa dipangkas signifikan, yang pada gilirannya membantu stabilisasi harga dan stok energi domestik.
Namun, meski ada potensi penghematan BBM, pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi energi tidak dibayar dengan menurunnya output kerja. DPR menilai perlu ada data konkret dan pengaturan yang jelas sebelum kebijakan ini berlaku luas.
Baca Juga:Â Puan Tegaskan Idulfitri 1447 H Satukan Bangsa Dan Bangun RI!
Kekhawatiran DPR Terhadap Produktivitas Swasta
Dalam konteks sektor swasta, Ujang Bey mengingatkan bahwa perusahaan biasanya memiliki target ketat dan beban kerja yang tidak bisa ditunda. WFH bisa menimbulkan hambatan koordinasi, terutama di industri yang tergantung pada kerja tim langsung.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah perlu memetakan sektor dan perusahaan mana saja yang dapat menerapkan WFH tanpa mengganggu operasional inti mereka. Ini mencakup jenis pekerjaan, rentang waktu, serta peran apa saja yang bisa dikerjakan dari rumah.
Tanpa perencanaan yang matang, ada risiko produktivitas menurun dan target bisnis perusahaan terganggu, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ekonomi luas. DPR pun meminta pemetaan dampak kerja dari rumah dilakukan secepatnya.
Beda Antara Sektor Swasta Dan ASN
Pernyataan DPR juga menekankan perbedaan antara pekerja swasta dan ASN (Aparatur Sipil Negara). Sementara ASN memiliki struktur kerja dan pengawasan negara, swasta bekerja dengan target pasar dan pelanggan yang ketat.
Karena itu, penerapan WFH yang sama bagi kedua sektor ini tidak bisa dipukul rata. DPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan karakteristik masing‑masing sektor saat merumuskan kebijakan fleksibilitas kerja tersebut.
Selain itu, kebijakan WFH juga tidak boleh mengganggu pelayanan publik yang diberikan oleh ASN. Sehingga perlu ada pemetaan pegawai yang memang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan mereka yang bisa bekerja fleksibel.
Implikasi Kebijakan Dan Harapan DPR
DPR berharap bahwa kebijakan WFH yang akan diterapkan ada dalam bentuk yang terukur, jelas, dan berbasis data ilmiah serta kajian menyeluruh. Hal ini penting agar tujuan utama efisiensi energi dapat tercapai tanpa merugikan dunia usaha atau memicu masalah produktivitas di sektor swasta.
Koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPR, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja sangat penting. Untuk memastikan bahwa fleksibilitas kerja bisa membawa manfaat tanpa dampak negatif signifikan.
Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi respons jangka pendek terhadap dinamika globa. Tetapi juga menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem kerja yang mendukung keseimbangan antara efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari hbr.org
About the Author
